Pendataan SPAMDES Kab. Gunungkidul

Penggunaan air bersih di wilayah Kab. Gunungkidul semakin tidak bisa dihindarkan lagi saat ini, maka dari itu banyak sekali bermunculan Pengelolaan Air Bersih baik yang dikelola pribadi, dusun maupun Desa. Maka dari itu perlu adanya pendataan PAM yang dikelola Desa segingga terbentuk database sebagai perumus kebijakan nantinya.

Pada hari Rabu, 12 Juni 2019 melakukan  kegiatan tersebut dengan melakukan pendataan di 3 Desa yaitu Karangrejek, Mulo dan Wunung. Semoga dengan pendataan ini bisa menjadi perumus kebijakan tentang pemanfaatan air bersih melalui SPAMDES sehingga menjadi win win solution antara penyedia Air Bersih dan Pemerintah Daerah.

Rapat koordinasi membahas anggaran, PJU, Hibah dan Bansos, BKK, pengadaan CPNS, PPPK dan THL serta TPP

Pada hari Rabu, Tanggal 24 April 2019 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengadakan Rapat koordinasi membahas anggaran, PJU, Hibah dan Bansos, BKK, pengadaan CPNS, PPPK dan THL serta TPP yang dihadiri oleh OPD.

FGD Pemantauan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Focus Group Discusion (FGD) Pemantauan Pengelolaan Keuangan Dana Desa TA 2019 pada hari Jumat, 8 Februari 2019 di Ruang Rapat Bhakti Praja (L3) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang diikuti oleh beberapa OPD diantaranya adalah :

  1. Inspektur DIY
  2. Kepala Bappeda DIY
  3. Kepala BPKA DIY
  4. Kepala Biro Tata Pemerintah Setda DIY
  5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masayarakat Setda DIY
  6. Inspektur Daerah Kab. Bantul
  7. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo
  8. Inspektur Daerah Kab. Gunungkidul
  9. Inspektur Daerah Kab. Sleman
  10. Kepala BKAD Kab. Bantul
  11. Kepala BKAD Kab. Kulon Progo
  12. Kepala BKAD Kab. Gunungkidul
  13. Kepala BKAD Kab. Sleman
  14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat & Desa Pengendalian Penduduk & KB Kab. Kulon Progo
  15. Kepala DP3AKBPM&D Kab. Gunungkidul
  16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sleman
  17. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kab. Bantul
  18. Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
  19. Kasubbag Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
  20. Staf pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Pertemuan antara lain membahas tentang permasalahan dalam penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di DIY, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan penghargaan sebagai pengelola Dana Desa terbaik tahun 2018, yang meliputi dari 144 desa dan sudah ada 83 desa yang mempunyai BUMDes.

Foto : Penyampaian paparan dari DP3AKBPM&D

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga Untuk Koordinator Wilayah dan SMP

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga dilaksanakan di Ruang Rapat III Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Februari 2019.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga dibuka oleh Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu Ibu Henrica Kusni Sumaryanti, SH.

Peserta Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga adalah Bendahara Gaji Seluruh Koordinator Wilayah dan Bendahara Gaji SMP se-Kabupaten Gunungkidul.

Hasil Rapat pada tanggal tersebut di atas, bendahara gaji mempunyai kewajiban untuk :

  1. Membuat Kartu kendali khususnya belanja gaji,
  2. Melakukan peremajaan paling lambat tanggal 20 dua bulan sebelumnya,
  3. Sebelum proses pencetakan daftar gaji, bendahara gaji berkewajiban untuk konfirmasi terlebih dahulu ke sub bidang Perbendaharaan Belanja Gaji,
  4. Melaporkan realisasi gaji per- triwulan ke

yth. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Cq. Subbidang perbendaharaan belanja gaji

Bidang Perbendaharaan,

  1. Bendahara gaji wajib melakukan usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran atas pegawai pensiun (biasa atau dini)

mutasi, meninggal atau di berhentikan dengan hormat dan diberhentikan tidak dengan hormat,

  1. Kekurangan gaji kroscek terlebih dahulu dengan subbid perbendaharaan belanja gaji,
  2. Jika ada pegawai yang meninggal segera laporkan,
  3. Jika ada pegawai mutasi masuk segera lapor ke bkppd , opd terkait dan ke subbid perbend. Belanja gaji.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga Untuk OPD dan UPT Puskesmas

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga dilaksanakan di Ruang Rapat III Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 08 Februari 2019.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga dibuka oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Putro Sapto Wahyono, S.IP.MT.

Pesertanya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Aplikasi E-Keluarga adalah Bendahara Gaji Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Bendahara Gaji UPT Puskesmas se Kabupaten Gunungkidul.

Hasil Rapat pada tanggal tersebut di atas, bendahara gaji mempunyai kewajiban untuk :

  1. Membuat Kartu kendali khususnya belanja gaji,
  2. Melakukan peremajaan paling lambat tanggal 20 dua bulan sebelumnya,
  3. Melakukan kroscek kembali atas daftar gaji yang diterima,
  4. Melaporkan realisasi gaji per- triwulan ke

yth. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Cq. Subbidang perbendaharaan belanja gaji

Bidang Perbendaharaan,

5. Bendahara gaji wajib melakukan usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran atas pegawai pensiun (biasa atau dini)

mutasi, meninggal atau di berhentikan dengan hormat dan diberhentikan tidak dengan hormat,

6. Kekurangan gaji kroscek terlebih dahulu dengan subbid perbendaharaan belanja gaji,

7. Jika ada pegawai yang meninggal segera laporkan,

8. E-billing pph 21 gaji bulan berjalan di sampaikan pada saat pengambilan sp2d gaji bulan berikutnya,

9. Jika ada pegawai mutasi masuk segera lapor ke bkppd , opd terkait dan ke subbid perbend. Belanja gaji.

BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) DALAM PELAKSANAAN IMPLEMENTASI NON TUNAI

Dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, dan sebagai tindak lanjut adanya SE Kemendagri No.910/1867/SJ th 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan kebijakan daerah mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai.

 

Pelaksanaan implementasi transaksi non tunai pada tahap pertama menggunakan Instruksi Bupati Nomor 2/INST/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai ( Transaksi Non Cash) yang berlaku mulai 1 Oktober 2017 yang mengatur batas maksimal transaksi tunai oleh bendahara pengeluaran adalah 2 juta rupiah.

Setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperbaharui aturan pelaksanaan implementasi transaksi non tunai ini dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 4/INST/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai ( Transaksi Non Cash) dan Surat Edaran Sekretaris Daerah No.940/0072 tentang Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berlaku mulai 1 Januari 2018, yang mengatur maksimal transaksi tunai oleh bendahara pengeluaran adalah 500 ribu rupiah dengan beberapa pengecualian seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah tersebut.

Pada tahap pertama pelaksanaan transaksi non tunai instrumen yang digunakan adalah surat perintah pemindahbukuan yang ditebitkan oleh masing-masing OPD yang dikirim ke Bank BPD untuk kemudian ditransaksikan oleh teller Bank BPD DIY ke masing-masing penerima (pihak ketiga). Dalam perkembangannya, pada pelaksanaan tahap kedua sudah ada beberapa OPD yang sudah diberikan Bimbingan Teknis Aplikasi CMS (Cash Management System) yang dikembangkan oleh Bank BPD dan sudah mengaplikasikan aplikasi CMS dalam pelaksanaan transaksi non tunai OPD pada Tahun Anggaran 2018.

Demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan transaksi non tunai OPD, pada awal tahun 2019 ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai leading sektor program implementasi transaksi non tunai bekerjasama dengan Bank BPD DIY Cabang Wonosari mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi CMS yang diberikan kepada tiap tiap Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Bimbingan teknis aplikasi CMS kepada OPD se Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan pada minggu pertama sampai minggu ke tiga bulan Januari 2019. Pelaksanaan bimtek CMS dibagi menjadi beberapa tahap/kelompok yang terdiri atas sekitar 4 OPD, agar dalam pelaksanaan Bimtek lebih efektif dan personel masing-masing OPD benar benar paham tentang penggunaan aplikasi CMS ini, sehingga diharapkan setelah diberikan bimtek CMS masing-masing OPD bisa langsung mengimplementasikannya. Bahkan BPD DIY Cabang Wonosari bersedia melakukan pendampingan khusus bagi OPD yang membutuhkan, sampai OPD tersebut siap mengaplikasikan CMS dalam pelaksanaan transaksi bendahara sehari-hari. Pelaksanaan bimtek CMS ini dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Januari 2019.

Setelah semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Bimbingan Teknis Aplikasi CMS dari Bank BPD ini diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 lebih lancar khususnya dalam pengimplementasian transaksi non tunai di masing-masing OPD dan diharapkan masing-masing OPD bisa lebih meminimalkan transaksi tunai OPD sesuai Instruksi Bupati Nomor 4/INST/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash).

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019 di Atria Hotel Magelang.

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh PT Taspen Semarang yang pesertanya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB PMD Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Honorer.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS. Perlindungan tersebut berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan sesuai dengan sistem Jaminan Sosial Nasional serta bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

sosialisasi dibuka oleh Walikota Magelang Dra. Windari Agustina.

Diskusi panel Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dengan PT. Taspen Pusat Jakarta yaitu Divisi Layanan dan Pemasaran terkait program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Honorer seluruh Pemerintah Daerah.