FGD pengembangan Aplikasi SIM Aset & SIM Persediaan

Selasa, 16 July 2019 Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah) bertempat di PT Global Intermedia Nusantara untuk membahas pengembangan Aplikasi SIM Aset dan SIM Persediaan. Pemkab Gunungkidul dalam hal ini sebagai peserta diskusi dari Bidang Aset & Bidang Akuntansi BKAD juga dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hadir dalam forum diskusi sebagai narasumber Aplikasi SIM Aset Pemkab Sleman, Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Ibu Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si didampingi developer Aplikasi Persediaan Ahmad Mustofa, S.Kom.

Acara FGD dimulai pukul 10.00 WIB diawali dengan pembukaan  yang dipimpin langsung oleh Bapak Prihatin Eka Widada, S.E, M.T selaku Kabid Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Read more

Monitoring Pemutakhiran Data PBB di wilayah Kecamatan Ponjong Tahun 2019

Pemutakhiran data PBB-P2 telah dimulai. Pemutakhiran yang berpusat di Desa Sawahan, Kenteng, Tambakromo dan Umbulrejo wilayah Kecamatan Ponjong. Masyarakat sangat puas dengan pemutakhiran data PBB-P2 ini agar data yang disajikan di SPPT adalah benar sehingga masyarakat tidak ragu lagi membayar tagihan PBB nya.

Pemutakhiran ini dimulai dengan pemeriksaan awal, pengumpulan data dari kantor (DHR) kemudian dilanjutkan dengan pendataan dilapangan yang meliputi Pengukuran, penulisan SPOP dan Penulisan LSPO jika terdapat bangunan.

Diharapkan dengan pemutakhiran data PBB ini akan membuat lebih yakin dengan data yang diterimanya karena sudah besar dan secara tidak langsung akan meningkatkan antusias masyarakat untuk membayar PBB dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Optimalisasi Penerimaan PAD dari Sektor Pajak PBB-P2

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak PBB-P2 dilakukan klarifikasi atas penertiban SPPT tahun 2019 yang dikembalikan ke BKAD Kabupaten Gunungkidul karena ditolak oleh Wajib Pajak. Bertempat di Aula Balai Desa Tepus tanggal 15 Juli 2019 dilakukan kros cek data obyek/ subyek dari SPPT PBB-P2 yang bermasalah bersama seluruh dukuh dan Koordinator Petugas Pungut PBB-P2 tingkat desa.

 

Dari hasil kegiatan itu semua SPPT PBB-P2 yang bermasalah dapat diketemukan dan sebagian di lakukan pembetulan di BKAD Kabupaten Gunungkidul karena sudah berganti kepemilikan. Untuk itu sesuai himbauan Bupati Gunungkidul agar semua Wajib Pajak yang ada agar segera membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2019. Sedang atas SPPT yang salah atas penerbitannya agar segera dibetulkan ke BKAD Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.

BIMTEK SIM GAJI SE-WILAYAH KERJA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-198/PK/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal penyampaian Data PegaYwai dan Belanja Pegawai Semester I Tahun 2019,  PT TASPEN (PERSERO) Sewilayah Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta melaksanakan bimibingan teknis terkait tersebut diatas. Pelaksanaan kegiatan tersebut muali tanggal 11 sd 12 Juli 2019 di Hotel Pesonna Pekalongan Jawa Tengah.

Pembukaan Bimbingan Teknis SIM Gaji taspen dilakukan oleh Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Semarang yaitu Bapak Moch Ariansyah.

Bimbingan teknis di ikuti oleh 29 Kabupaten dan 6 Kota Se- Jawa Tengah dan 4 Kabupaten dan 1 Kota Se- DI. Yogyakarta.

Di harapkan dengan adanya Bimibingan teknis Sim Gaji yang terkait penyampaian data Pegawai dan Belanja Pegawai Semester I yaitu dengan cata uploud data Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tunjangan Daerah, Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta Honorer ke dalam aplikasi SIM GAJI TASPEN sampai dengan pengiriman aplikasi SIKD Kementerian Keuangan tidak mengalami kesulitan.

 

Lokakarya Regional Percepatan Program sAIIG

Untuk pencapaian target secara optimal Program sanitasi Australia-Indonesia Infrastructure Grand (sAIIG) tahap kedua Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui program tersebut  yang dilaksanakan oleh Kemitraan Australia untuk Sanitasi (KIAT) mengadakan lokakarya Regional Percepatan Implementasi Program sAIIG Tahap II pada tanggal 2 s.d 4 Juli 2019 bertempat di The Westlake Resort – Sleman Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri antara lain stakeholder pendukung program sAIIG Kabupaten dan Kota se- DIY dan sebagian Propinsi Jawa Tengah serta dari kota Palembang.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KPPN WONOSARI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

 

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang bersih, transparan dan akuntabel, pada tanggal 21 Juni 2019, bertempat di GK Steak Coffe & Resto Siyono, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengadakan penandatangan MOU (Nota Kesepahaman Bersama) terkait dengan Pelaksanaan Penyaluran Dana ALokasi Khusus (DAK)  Fisik dan Dana Desa.

Pada penandatangan MOU ini KPPN Wonosari diwakili oleh Plt. Kepala KPPN Wonosari, Bapak M.Afifudin Ikhsan, sedangkan Pemerinta Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diwakili oleh Perangkat Daerah  yang terkait langsung dalam pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa, yaitu BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) yang diwakili oleh Bapak Saptoyo, S.Sos,M.Si., DP3AKBPMD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) yang diwakili oleh Bapak Sujoko S.Sos,M.Si. dan Inspektorat Daerah yang diwakili oleh Bapak Drs. Sujarwo, M.Si, serta disaksikan oleh Kepala Kanwi DJPb Provinsi DIY, Bapak Heru Pudyo Nugroho.

Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati kerjasama yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. KPPN Wonosari akan memberikan sosialisasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta memberikan bimbingan dalam hal penggunaan aplikasi OMSPAN.
  2. KPPN Wonosari akan menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapan dan setelah kelengkapan persyaratan disampaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
  3. BKAD akan menyampaikan persyaratan pencairan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapan dan batasan waktu yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan.
  4. DP3AKBPMD akan mendukung kelancaran pelaksanaan pencairan dan penyaluran Dana Desa dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  5. Insoektorat Daerah akan melakukan reviu pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-6/PK/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik , dan menyampaikan hasil reviu kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagai kelengkapan persyaratan pencairan tahap demi tahap.

 

Alokasi Anggaran DAK Fisik Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 80.080.044.000,00 meliputi 12 Bidang DAK Fisik Fisik (8 Bidang DAK Fisik Reguler dan 4 DAK Fisik Penugasan), dengan dengan realisasi transfer ke RKUD sebesar Rp.73.557.957.876,00 (mencapai 91,86% dari pagu anggaran). Pada Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar  61,81% dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp.129.574.999.000,00, yang meliputi 13 Bidang DAK Fisik (7 Bidang DAK Fisik Reguler dan 6 DAK Fisik Penugasan).

Alokasi Anggaran Dana Desa Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.117.574.520.000,00 untuk 114 Desa, dengan realisasi penyaluran ke RKUD dan ke RKD 100 %. Tahun Anggaran 2019 pagu anggaran Dana Desa mengalami kenaikan sebesar  15,72% dari anggaran tahun 20018, menjadi sebesar Rp.136.052.137.000,00.

Dengan adanya nota kesepahaman antara KPPN Wonosari dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini diharapkan semua pihak bisa melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyaluran, pelaksanaan dan pengawasan DAK Fisik dan Dana Desa dan bias menggunakan Instrumen yang berupa aplikasi OMSPAN untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tugas  dan kewenangan masing-masing. Dan diharapkan penyaluran, pelaksanaan dan pengawasan DAK Fisik dan Dana Desa untuk tahun 2019 dan selanjutnya bias lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya

 

Workshop Bantuan Keuangan Parpol

 

Kegiatan Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu 19 Juni 2019 dengan mengambil tempat di Ruang rapat IV Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gunungkidul menghadirkan Narasumber dari Badan Kesbangpol sendiri, Inspektorat Daerah (Irda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Workshop tersebut dihadiri Pengurus Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Bertindak sebagai Narasumber dari BKAD, Kepala BKAD sendiri  Saptoyo, S.Sos.M.Si. dengan tema Perencanaan Penganggaran Keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik 2020. Disampaikan bahwa Terdapat tiga pasal dari PP 5/2009 yang diubah melalui PP 1/2018, yaitu Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 16. sebagai dasar pemberian bantuan keuangan bagi Parpol selain dasar hokum yang lain seperti: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan Permendagri 36 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penjelasan lebih lengkap mengenai bantuan keuangan bagi Parpol dapat dilihat pada menu Download.

INTENSIFIKASI DAN TINDAK LANJUT MONITORING PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2019

Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian melakukan kegiatan intensifikasi dan tindak lanjut monitoring penyampian SPPT PBB-P2 ke beberapa desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai hari senin tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari senin meliputi wilayah Kecamatan Wonosari yaitu desa mulo, desa karangrejek, desa wareng, desa selang, desa kepek dan desa piyaman. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul mengawali pelaksanaan kegiatan tersebut pada hari senin di desa mulo dan desa karangrejek.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengintensifkan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh pemerintah desa agar target penerimaan PBB-P2 pada triwulan kedua ( semester satu ) tahun anggaran 2019 bisa tercapai. Disamping itu untuk menindak lanjuti atas laporan permasalahan SPPT dari masing – masing desa yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan monitoring penyampaian SPPT beberapa waktu lalu.

Tim pelaksana kegiatan ini dari BKAD yaitu dari Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian serta dari Bidang Pendataan dan Penetapan.

Adapun realisasi penerimaan  PBB-P2 dari target Rp 20.000.000.000,- sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 baru mencapai Rp 6.838.786.330,- atau 34,19 %.

Pendataan SPAMDES Kab. Gunungkidul

Penggunaan air bersih di wilayah Kab. Gunungkidul semakin tidak bisa dihindarkan lagi saat ini, maka dari itu banyak sekali bermunculan Pengelolaan Air Bersih baik yang dikelola pribadi, dusun maupun Desa. Maka dari itu perlu adanya pendataan PAM yang dikelola Desa segingga terbentuk database sebagai perumus kebijakan nantinya.

Pada hari Rabu, 12 Juni 2019 melakukan  kegiatan tersebut dengan melakukan pendataan di 3 Desa yaitu Karangrejek, Mulo dan Wunung. Semoga dengan pendataan ini bisa menjadi perumus kebijakan tentang pemanfaatan air bersih melalui SPAMDES sehingga menjadi win win solution antara penyedia Air Bersih dan Pemerintah Daerah.

Sosialisasi tahap II Pelaksanaan Pemutakhiran Data PBB P2 Tahun Anggaran 2019 di 4 desa di wilayah Kec.Ponjong

Setelah sosialisasi pertama tanggal 2 Mei 2019, BKAD Gunungkidul melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melaksanakan sosialisasi ke II Pelaksanaan Pemutakhiran data PBB-P2 tahun 2019 di Wilayah Kecamatan Ponjong. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 20 Mei 2019 di Kantor Kecamatan Ponjong yang dihadiri oleh dukuh di wilayah Desa Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng.

Pada kegiatan tersebut juga di hadiri wakil dari PT. GIRI AWAS yang menjadi pihak ketiga yang melakukan pemutakhiran data PBB-P2 Tahun 2019 di wilayah kecamatan Ponjong.
Kegiatan ini juga memaparkan pelaksanaan teknis dari PT. GIRI AWAS sebagai pihak ketiga dalam memutakhirkan data di Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng yang diharapkan nantinya menjadi data yang mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.