Monitoring Pemutakhiran Data PBB di wilayah Kecamatan Ponjong Tahun 2019

Pemutakhiran data PBB-P2 telah dimulai. Pemutakhiran yang berpusat di Desa Sawahan, Kenteng, Tambakromo dan Umbulrejo wilayah Kecamatan Ponjong. Masyarakat sangat puas dengan pemutakhiran data PBB-P2 ini agar data yang disajikan di SPPT adalah benar sehingga masyarakat tidak ragu lagi membayar tagihan PBB nya.

Pemutakhiran ini dimulai dengan pemeriksaan awal, pengumpulan data dari kantor (DHR) kemudian dilanjutkan dengan pendataan dilapangan yang meliputi Pengukuran, penulisan SPOP dan Penulisan LSPO jika terdapat bangunan.

Diharapkan dengan pemutakhiran data PBB ini akan membuat lebih yakin dengan data yang diterimanya karena sudah besar dan secara tidak langsung akan meningkatkan antusias masyarakat untuk membayar PBB dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Pendataan SPAMDES Kab. Gunungkidul

Penggunaan air bersih di wilayah Kab. Gunungkidul semakin tidak bisa dihindarkan lagi saat ini, maka dari itu banyak sekali bermunculan Pengelolaan Air Bersih baik yang dikelola pribadi, dusun maupun Desa. Maka dari itu perlu adanya pendataan PAM yang dikelola Desa segingga terbentuk database sebagai perumus kebijakan nantinya.

Pada hari Rabu, 12 Juni 2019 melakukan  kegiatan tersebut dengan melakukan pendataan di 3 Desa yaitu Karangrejek, Mulo dan Wunung. Semoga dengan pendataan ini bisa menjadi perumus kebijakan tentang pemanfaatan air bersih melalui SPAMDES sehingga menjadi win win solution antara penyedia Air Bersih dan Pemerintah Daerah.

Sosialisasi tahap II Pelaksanaan Pemutakhiran Data PBB P2 Tahun Anggaran 2019 di 4 desa di wilayah Kec.Ponjong

Setelah sosialisasi pertama tanggal 2 Mei 2019, BKAD Gunungkidul melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melaksanakan sosialisasi ke II Pelaksanaan Pemutakhiran data PBB-P2 tahun 2019 di Wilayah Kecamatan Ponjong. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 20 Mei 2019 di Kantor Kecamatan Ponjong yang dihadiri oleh dukuh di wilayah Desa Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng.

Pada kegiatan tersebut juga di hadiri wakil dari PT. GIRI AWAS yang menjadi pihak ketiga yang melakukan pemutakhiran data PBB-P2 Tahun 2019 di wilayah kecamatan Ponjong.
Kegiatan ini juga memaparkan pelaksanaan teknis dari PT. GIRI AWAS sebagai pihak ketiga dalam memutakhirkan data di Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng yang diharapkan nantinya menjadi data yang mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Sosialisasi Pemutakhiran Data PBB di Wilayah Kecamatan Ponjong Tahun 2019

Tahun ini BKAD kembali melakukan pemutakhiran data PBB yang pada tahun ini dilaksanakan di 4 Desa di Kecamatan Ponjong oleh Pihak ketiga yaitu PT. GIRI AWAS dari Bandung Jawa barat.

Diharapakan dengan pemutakhiran data ini mampu memutakhirkan data PBB sesuai dengan keadaan lapangan sehingga petugas pungut tidak kesulitan dalam menagih pajak kepada wajib pajak. Secara tidak langsung data akan menjadi benar dan akurat sesuai kondisi lapangan.

Pemutakhiran ini juga diharapkan mampu meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul dari sektor pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Karena dengan kebenaran data akan lebih meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Tahap awal pemutakhiran data ini dilaksanakanya sosialisasi kepada 4 Desa yang menjadi sasaran pemutakhiran data pada hari Kamis, 2 Mei 2019.

Diharapkan pada sosialisasi ini akan terserap aspirasi dan gagasan demi suksesnya pemutakhiran data pada tahun ini.

Sosialisasi Pajak Katering bagi Desa se-Kabupaten Gunungkidul

Pada tanggal 9 dan 10 April 2019 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melakukan sosialisasi pajak katering bagi bendahara Desa se-Kabupaten Gunungkidul yang tujuanya untuk meningkatkan kemampuan bendahara Desa sebagai petugas yang diberi kewenangan untuk memotong pajak Katering (makan, minum dan snack) di kegiatan yang dianggarkan melalui APBDes, untuk dapat mengisi eSPTPD (pelaporan pajak secara online) dengan benar sehingga tidak terjadi double entri yang menyebabkan piutang.

Selain itu diharapkan dengan sosialisasi ini mampu meningkatkan realisasi pajak daerah yang menjadi salah satu sumber PAD yang ikut  menopang  pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Acara ini di pimpin langsung oleh Kepala BKAD Saptoyo, S.Sos, M.Si yang di hadiri oleh bendahara desa se-Kabupaten Gunungkidul yang di bagi menjadi 2 kelompok agar sosialisasi menjadi maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penyampaian SPPT-DHKP PBB-P2 dan Panutan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul

Pada hari selasa, 19 Februari 2019 telah disampaikan SPPT PBB-P2 tahun 2019 serta Panutan pembayaran PBB-P2 oleh Bupati Gunungkidul di Bangsal Sewoko Projo Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Forkompimda, seluruh Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 tahun 2019 seluruh Camat, Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul serta wajib pajak sebagai Panutan sebanyak 23 peserta.  Bupati Gunungkidul sebagai salah satu peserta Panutan telah membayar PBB-P2 Tahun 2019 yang terdiri dari 7 obyek pajak sebesar Rp. 9.591.190,00 di ikuti Pejabat yang lain diantaranya :  Wakil Bupati membayar PBB-P2 sejumlah Rp. 3.527.668,00 , Sekretaris Daerah membayar PBB-P2 sejumlah Rp. 315.702,00 , Ketua DPRD membayar PBB-P2 sejumlah Rp.2.938.927,00 , Asisten III ( Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2) membayar PBB-P2 sejumlah Rp.1.540.952,00 untuk Panutan yang lainnya dari beberapa perusahaan diantaranya : Bank BPD DIY Cabang Wonosari, Bank Daerah Gunungkidul, RS Panti Rahayu, Toko Amigo, Pemilik Toko Istana ( Hj Susilowati Ahmad ), Hj Sujarti, Bowo Pranyoto, Podomoro, Hotel Queen of The South, PDAM, Perum Pegadaian, PT Tunas Agro Niaga, PT Petrokimia Gresik.  Dari hasil pembayaran PBB-P2 Tahun 2019 oleh Para Panutan terkumpul sebanyak Rp. 179.399.715,00.

Adapun mulai Tahun 2019 pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan di 5 tempat pembayaran yaitu : BPD DIY, Kantor Pos, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI 46.

Pemutakhiran data PBB-P2 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Pada tahun 2017 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul (BKAD GK), melakukan pemutakhiran data di 3 Desa di Kecamatan Wonosari yaitu, Desa Karangrejek, Desa Mulo dan Desa Duwet. Pemutakhiran 3 Desa ini terdiri dari 3.126 Karangrejek, 3.312 Mulo dan 2.304 Duwet yang  dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu PT. GIRI AWAS, yang tahun sebelumnya juga sudah mendata di 4 Desa di Kecamatan Wonosari juga.

Pemutakhiran ini sendiri terdiri dari pemutakhiran nama wajib pajak, luas objek pajak, digitasi peta, pendataan bangunan, bangunan khusus dan pendataan objek pajak yang belum terdaftar di database PBB-P2 Kabupaten Gunungkidul, dan harapanya dengan adanya pemutakhiran data ini mampu meningkatkan akurasi data objek maupun subjek pajak dalam database PBB-P2 di BKAD, sehingga pengenaan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sudah mendekati dengan keadaan lapangan.

Penyampaian SPPT-DHKP PBB P-2 dan Panutan Pembayaran PBB P-2 Tahun2017 Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017 SPPT PBB P2 Kabupaten Gunungkidul sejumlah 587.237 Obyek Pajak dengan nilai pokok ketetapannya sebesar Rp 20.406.770.683,00. Sedangkan tahun 2016 yang lalu SPPT PBB P2 sejumlah 585.429 Obyek Pajak dengan pokok ketetapannya sebesar Rp 18.294.038.012,00 sehingga tahun ini ada peningkatan 1.808 Obyek Pajak dan ketetapannya bertambah Rp 2.112.732.671,00 atau meningkat 11.5 %.
Meskipun demikian tidak berarti besarnya pembayaran PBB masing-masing WP tahun ini meningkat 11.5 % karena besar kecilnya ketetapan PBB P-2 yang harus dibayar disasarkan NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak). Untuk itulah salah satu kebijakan umum Pemda Tahun 2017 ini adalah dengan Penyesuaian NJOP. Langkah penyesuaian NJOP PBB P-2 diharapkan satu sisi akan bisa memberikan kepastian yang lebih obyektif dan proporsional, terkait nilai tanah dan bangunan, disisi lain untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Untuk itu sekiranya dalam penerapan NJOP masih ditemui hal-hal yang kurang pas/sesuai untuk diklarifikasikan dengan BKAD guna memperoleh solusinya. Adapun pokok ketetapan PBB terbesar adalah Rp 64.711.840,00 dengan Wajib Pajak PT Malindo Feedmill sedang pokok ketetapan minimal untuk tahun 2017 ini adalah Rp 10.000,00.
Penyampaian SPPT PBB P-2 lebih awal dimaksudkan agar masyarakat bisa sedini mungkin dapat melakukan pembayaran PBB P-2 sampai dengan jatuh tempo pada September 2017 yang akan datang, dan bisa memanfaatkan untuk berbagai kepentingan lainnya seperti persyaratan peralihan hak atas tanah dan banguna maupun perbankan.
Kegiatan Panutan Pembayaran Pajak merupakan sarana bagi wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta public figure untuk meberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat di Gunungkidul dalam membayar PBB. Melalui tindakan konkrit dan contoh langsung diharapkan dapat terbangun kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P-2.
Seluruh petugas atau pengelola PBB P2 tingkat Kabupaten,Kecamatan,Desa dan Dusun diminta agar bekerja secara sungguh-sunguh dengan mengedepankan kedisiplinan dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku serta mampu menjadi contoh dan tauladan dalam pembayaran PBB. Untuk itu pada bulan Februari yang lalu Pemkab Gunungkidul telah melaksanakan sosialisai kepada segenap petugas terutama Desa dalam pengelolaan PBB P-2. Hal tersebut perlu dilaksanakan mengingat dalam pemungutan PBB P2 di lapangan masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi baik menyangkut keberadaan Wajib Pajak maupun data Obyek Pajak nya. Oleh sebab itu agar Camat dan Kades terus melakukan monitoring terutama hasil pungutan PBB yang dikumpulkan oleh petugas pungut sehingga penyetorannya ke Tempat Pembayaran dapat tepat waktu.

Perhitungan PBB Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gunungkidul

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan. Dasar hukum pengenaan PBB oleh Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah hanya memungut PBB pedesaan dan perkotaan, sedangkan PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Rumus PBB Versi UU PDRD No. 28 Tahun 2009 :

PBB P2 = TARIF x ( NJOP – NJOPTKP )

Keterangan :
– PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
– Tarif : Maksimal 0,3% tergantung kebijakan tiap daerah
– NJOP : Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh DJP / Pemda
– NJOPTKP : NJOP tidak kena pajak besarnya minimal 10 juta rupiah per subjek pajak.

Contoh Perhitungan :

Pak Brotowali memiliki tanah seluas 1000 meter persegi dengan NJOP tanah sebesar Rp. 100.000,- permeter persegi. Lalu ia juga memiliki rumah diatasnya seluas 100 meter persegi dengan NJOP bangunan Rp. 1.000.000,- permeter persegi. Tarif yang berlaku di Gunungkidul adalah NJOP < 1000.000.000 = 0,08%, dan NJOP > 1.000.000.000 =0.175% dan NJOPTKP 10 juta rupiah.
untuk NJOPTKP di Gunungkidul diberlakukan ketika Objek pajak memiliki bangunan.
Jawaban :
PBB P2 = 0,08% x (((1.000 x 100.000) + (100 x 1.000.000)) – 10.000.000)
PBB P2 = 0,08% x ((100.000.000 + 100.000.000) – 10.000.000)
PBB P2 = 0,08% x (200.000.000 – 10.000.000)
PBB P2 = 0,08% x 190.000.000
PBB P2 = Rp. 152.000,-

Semoga artikel ini bermanfaat…