Penyerahan LKPD Audited kepada OPD

Setelah meraih opini WTP dari BPK RI bulan Mei yang lalu, akhirnya minggu ini tepatnya hari Rabu (17/7/19) BKAD bisa membagikan LKPD Audited ke seluruh OPD se Kabupaten Gunungkidul.
Acara penyerahan LKPD Audited terebut dilaksanakan di RR lantai 3 BKAD yang dipimpin oleh Bejo Utomo, S.IP selaku Kasubid Akuntansi Aset dan Selain Kas mewakili Kabid Akuntansi yang secara bersamaan ada tugas kedinasan lainya. Pada kesempatan tersebut beliau menekankan bahwa LKPD merupakan sebuah dokumen penting sebagai acuan atau pegangan dalam menyusun Laporan Keuangan di tahun-tahun berikutnya.
Turut menyampaikan sambutan Sunu Wasana, SE, M.Acc selaku Kasubid Akuntansi Belanja tentang Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Beberapa yang mendapatkan perhatian diantaranya mengenai target serapan pada Kegiatan yang tidak mencapai 90%, sehingga harus memberikan penjelasan yang tepat.
Pada kesempatan yang sama Wiwit Wahyuniarti Rahayu, SE dari Bidang Aset BKAD juga memberikan sambutan tentang perubahan saldo aset, kesesuaian antara realisasi belanja dengan perencanaan anggaran, serta perubahan kode rekening aset sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016.
Selain menyerahkan LKPD juga menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes TA 2018 kepada seluruh Kecamatan yang dicetak terpadu untuk setiap Kecamatan. (mrs)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui Kantor BPK Perwakilan DIY, menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dokumen LHP 2018 tersebut diserahkan Ketua BPK Perwakilan DIY, Yusnadewi kepada Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., Senin, (27/05), siang di Aula BPK RI Perwakilan DIY. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD, Demas Kursiswanto, Sekretaris Daerah, Ir. Drajad Ruswandono, M.T., Kepala Inspektorat Daerah, Sujarwo, M.Si., Kepala BKAD, Saptoyo, Kepala Bappeda, Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si., Sekretaris Dewan, Agus Hartadi dan Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo, Supriyanto, S.E., M.T.
Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Yusnadewi menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Gunungkidul dan Ketua DPRD beserta jajarannya atas kerjasamanya, sehingga secara bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD.
Pemerintah Daerah telah menunjukan peningkatan kualitas pertanggungjawabannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP.
Dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan, jika laporan keuangan dianggap memberi informasi yang bebas dari salah saji material. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
“Meskipun demikian, jika pemeriksa menemukan ada penyimpangan atau kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan”, tandasnya.
Dalam sambutannya Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., mengatakan sangat bersyukur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan seluruhnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Alhamdulillah ini merupakan hadiah bagi warga masyarakat Gunungkidul bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Guningkidul Ke 188”
Badingah berharap semoga pada Tahun yang akan datang, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 telah dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), walaupun ada kekurangan, maka kekurangan tersebut tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Menurut Badingah, penyerahan LHP sangat penting dan merupakan amanat undang-undang. “Alhamdulillah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan,” ujarnya.
Badingah menyatakan, ke depan Pemkab Gunungkidul terus komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang maksimal serta transparan. Dalam waktu sebelum 60 hari rekomendasi BPK atas kekurangan administrasi yang belum terpenuhi akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Bejo

      

Rapat Rekonsiliasi Belanja Bidang Akuntansi BKAD

Bidang Akuntansi BKAD  kembali melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Belanja dengan menghadirkan PPK dan Bendahara seluruh OPD se Kabupaten Gunungkidul, terbagi dalam 2 hari tepatnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 22-23 Mei 2019 dimulai pada jam 10.00 WIB dan berakhir pada jam 12.30 WIB.
Rapat Rekonsiliasi Belanja dipimpin oleh Sujatmiko Nurhasan, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dipandu oleh Sunu Wasana, SE. M.Acc selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja. Rapat Rekonsiliasi Belanja kedua pada tahun 2019 ini merekonsiliasi belanja bulan April 2019, pada kesempatan ini juga membahas berkaitan dengan hasil Audit BPK yang telah berakhir pada 3 Mei 2019 yang lalu, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti sebelum munculnya opini BPK yang akan diterima pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY.
Usai sambutan dari Kabid akuntansi dan penjelasan teknis tentang alur pengelolaan keuangan oleh Kasubid Belanja dilanjutkan dengan rekonsiliasi secara langsung yang terbagi menjadi 3 petugas yaitu Siti Supariyah, Nur Hayati, dan Sumarsidi, S.IP.
Acara berjalan lancar dan ditutup dengan berdoa pada pukul 12.30 WIB.

Rekonsiliasi Belanja Perdana Tahun 2019

Memasuki minggu ke 4 bulan April tahun 2019 Bidang Akuntansi BKAD melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Belanja dengan menghadirkan PPK dan Bendahara seluruh OPD se Kabupaten Gunungkidul, terbagi menjadi 2 hari tepatnya pada hari Senin dan Selasa tanggal 22-23 April 2019 dimulai pada jam 10.00 WIB dan berakhir pada jam 12.30 WIB.
Rapat Rekonsiliasi Belanja yang dipimpin oleh Sujatmiko Nurhasan, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi yang baru menggantikan Noor Indra Triwulandari, SE terhitung sejak tanggal 15 Maret 2019. Dipandu oleh Sunu Wasana, SE. M.Acc yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja yang menggantikan Mugiyana, S.IP.
Rapat Rekonsiliasi Belanja perdana pada tahun 2019 ini merekonsiliasi belanja bulan Jaruari sampai dengan Maret 2019, pada kesempatan inin juga membahas berkaitan target realisasi belanja dan serapan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019. Kemudian Kabid akuntansi juga menyampaikan bahwa saat ini masih dalam audit BPK RI yang akan berakhir pada tanggal 3 Mei 2019. Maka dari itu OPD dimohon menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Kelebihan Tunjangan Keluarga (istri, suami, anak) agarb segera disetor kembali ke Kas Daerah.
2. KP4 dimohon diupdate secara benar sehingga bisa dipakai sebagai dasar pembayaran tunjangan keluarga.
OPD dihimbau agar proses penyusunan dan penyampaian laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bagi OPD yang masih ada selisih SP2D dan selisih realisasi SPJ belanja harus segera melakukan pembenahan data.
Usai sambutan dari Kabid akuntansi dan penjelasan teknis tentang alur pengelolaan keuangan oleh Kasubid Belanja dilanjutkan dengan rekonsiliasi secara langsung yang terbagi menjadi 3 petugas yaitu Siti Supariyah, Nur Hayati, dan Sumarsidi, S.IP.
Acara berjalan lancar dan ditutup dengan berdoa pada pukul 12.30 WIB.

PELAKSANAAN REKONSILIASI PENDAPATAN SAMPAI BULAN DESEMBER 2018

Pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, Jam 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat  1  (lantai 1) BKAD Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan  Rekonsiliasi Pendapatan s.d Bulan Desember 2018.

Acara Rekonsiliasi Pendapatan dibuka dengan berdoa bersama oleh Sekretaris BKAD, Bapak Putro Sapto, dalam arahannya Sekretaris Badan menyampaikan agar rekonsiliasi ini sebagai langkah dalam penyajian pendapatan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 di masing-masing Perangkat Daerah Pengampu Pendapatan dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

Rekonsiliasi meliputi rekonsiliasi atas pertanggungjawaban pendapatan dari bulan Januari 2018 s.d Bulan Desember 2018 terhadap 13 (tiga belas) Perangkat Daerah Pengampu Pendapatan beserta pemaparan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LRA atas Pendapatan selama Tahun Anggaran 2018;

Rekonsiliasi berarti penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain yaitu antara data yang berasal dari SPJ Fungsional  Bulan Desember 2018 dengan entry sistem dalam SIPKD yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, dengan masing-masing personil yang mengampunya. Hasil rekonsiliasi kemudian dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi. (Akuntansi Gunkid).

Penyerahan LHPDTT atas Belanja Daerah TA 2018 oleh BPK kepada Pemda Gunungkidul.

Penyerahan Serentak Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT) atas Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan hari ini Kamis 10 Januari 2019, bertempat di Auditorium R. Soerasno Balai Diklat PKN Yogyakarta,
Jalan HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta.
Dihadiri Wakil Gubernur dan sejumlah pejabat tinggi Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, pejabat yang hadir dari Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Wakil Bupati Gunungkidul, Wakil Ketua DPRD, Sekda, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, dan Kabid Akuntansi.
Acara dimulai pukul 10.00 WIB diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan penandatanganan LHP. Untuk Kabupaten Gunungkidul ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DIY bersama dengan Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD serta serah terima LHPDTT.


Sambutan dari Ibu Yusnadewi selaku Kepala BPK Perwakilan DIY memberikan motivasi bahwa PDTT dimaksudkan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah. Kemudian sambutan dari DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Bapak Supriyadi juga mengapresiasi atas PDTT yg dilakukan BPK yang notabene baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul.
PDTT oleh BPK di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan selama 31 hari dimulai sejak tanggal 20 November 2018 dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2018.

 

 

Bimtek Up Grading Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Hari Rabu, Kamis, Jum’at tanggal 19, 20, 21 Desember  2018 bertempat Ruang Rapat III BKAD dilaksanakan Acara Bimtek Up Grading Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rapat dibuka dengan berdoa bersama oleh Kepala Bidang Akuntansi BKAD. Bimtek dilaksanakan dalam rangka Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Peserta Rapat terdiri dari Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), Penyusun Laporan Keuangan dan Operator SIPKD dengan Narasumber atas pelaksanaan kegiatan ini dari Kepala Bidang Akuntansi DPPKA DIY Provinsi DIY yang diwakili oleh Drs. Aris Widayanto, MM dan operator SIPKD Provinsi DIY Zulhadi, S.Kom, dan Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Ibu Amin Purwani, SH, MEC, DEV;

Drs. Aris Widayanto, MM,  memberi pemaparan sekilas tentang Pengelolaan Keuangan dengan memakai SIPKD dan Zulhadi, S.Kom memberi pemaparan tentang Laporan Keuangan dengan memakai SIPKD pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 19 dan 20 Desember 2018;

Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ibu Amin Purwani, SH, MEC, DEV tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku pada hari Jum’at tanggal tanggal 21 Desember  2018.

Rapat dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan berdoa bersama (akuntansigunkid. Bejo)              

Bidang Akuntansi BKAD Kab. Gunungkidul Menyelenggarakan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Bulan Nopember 2018

 

Pada hari Senin dan Selasa tanggal 17 dan 18 Desember 2018, Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Bulan Nopember 2018. Rekonsiliasi ini diselenggarakan dalam rangka melakukan pencocokan data transaksi keuangan yang telah dipertanggungjawabkan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah dientry oleh Perangkat Daerah sampai dengan Bulan Nopember 2018.

Rekonsiliasi dilakukan antara Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Gunungkidul dengan  Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul setiap bulan dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran .

Hasil Rekonsiliasi Pendapatan  dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atas nama Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan untuk Rekonsiliasi Pendapatan dan  Kepala Bidang Akuntansi BKAD atas nama Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul, dan hasil Rekonsiliasi Belanja  dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atas nama Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk Rekonsiliasi Belanja dan  Kepala Bidang Akuntansi BKAD atas nama Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja dibuka oleh Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul dimulai dengan penyampaian informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban serta penyampaian informasi yang terkait dengan  pemeriksaan BPK RI  dalam Audit Interim Pemeriksaan Tertentu Belanja Tahun Anggaran 2018 dilanjutkan dengan sharing permaslahan yang ditemui oleh Perangkat Daerah samapai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja sampai dengan Bulan Nopember 2018.

Rekonsiliasi dilanjutkan dengan pencocokan data transaksi keuangan yang telah dipertanggungjawabkan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah dientry oleh Perangkat Daerah sampai dengan Bulan Nopember 2018 dan diakhiri dengan penandatanganan BAR Pendapatan dan BAR Belanja. (Siti Akuntansi)

BKAD Kabupaten Gunungkidul Mengikuti Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul yang diwakili oleh Bejo Utomo dan Priyo Budiarto, mengikuti Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada hari Jum’at  tanggal 14 Desember 2018 di Hotel Bumi Surabaya City Resort, sehubungan dengan terbitnya beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) perlu mengadakan sosialisasi kepada seluruh pengguna diantaranya Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Materi sosialisasi berupa Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU), Akuntansi Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) serta Akuntansi Transfer, dengan adanya Sosialisasi oleh KSAP, diharapkan dapat merubah paradigma para stakeholder dari paradigma akuntabilitas keuangan menjadi akuntabilitas kinerja.

Dalam sosialisasi juga dibahas tentang penyusunan laporan keuangan desa, dimana saat ini banyak desa yang mengelola keuangan diatas 1 milyard maka telah disusun draft PSAP Desa dengan harapan asset yang dikelola desa bisa digunakan untuk kemajuan desa. PSAP Desa masih berbasis Cash toward accrual (CTA) sehingga laporan keuangannya masih sebatas LRA, Neraca dan CALK.

KSAP juga sedang  menyusun PSAP tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan (PSAP-PSTP) dan sedang melakukan kajian terkait revisi PSAP 10 mengenai kesalahan dan kebijakan akuntansi. Selain itu KASP sesuai dengan saran dari BPK-RI pada konggres Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sedang mengkaji PSAP tentang Property Investasi yaitu berupa tanah dan atau bangunan yang tidak ditujukan untuk digunakan (disewakan atau belum dipakai). Adapun terkait dengan PSAP 13 tentang Laporan Keuangan BLU saat ini sudah tahap penyelesaian penyusunan bulletin teknis BLU. (bojes akuntansi)

      

BKAD Kabupaten Gunungkidul Menerima Tamu Studi Tiru dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Pada hari Jum’at tanggal 14 Desember 2018, BKAD Kabupaten Gunungkidul menerima tamu dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk persiapan penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2018.

Studi Tiru dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan menambah wawasan aparatur penyusun laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi Kota Bandung atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 khususnya Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB).

Pemerintah Kota Bandung memiliki ATB sebesar Rp26 Milyar berupa 300 aplikasi, atas banyaknya ATB tersebut Pemerintah Kota Bandung serta perlunya revisi Kabijakan Akuntansi terutama dalam menghitung amortisasi Aset Tak Berwujud.

Studi Tiru diterima di Ruang Rapat 1 BKAD Kabupaten Gunungkidul dilanjutkan dengan melihat kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban khususnya perlakuan kebijakan akuntansi atas ATB di ruangan Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul. (Prapti Akuntansi)