Lelang BMD Pasar Karangijo Ponjong

Gunungkidul(Bidang Aset) – Setelah melalui beberapa tahapan proses lelang, Sladin warga Sampang Jawa Timur akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas penghapusan satu paket Bangunan Pasar Karangijo Ponjong Untuk dibongkar. Hal ini disampaikan Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Hanna Leimena kepada Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul Hariyanto, S.Sos, MM di Ruang Rapat I BKAD Kabupaten Gunungkidul, Senin (12/8).

Read more

FGD pengembangan Aplikasi SIM Aset & SIM Persediaan

Selasa, 16 July 2019 Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah) bertempat di PT Global Intermedia Nusantara untuk membahas pengembangan Aplikasi SIM Aset dan SIM Persediaan. Pemkab Gunungkidul dalam hal ini sebagai peserta diskusi dari Bidang Aset & Bidang Akuntansi BKAD juga dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hadir dalam forum diskusi sebagai narasumber Aplikasi SIM Aset Pemkab Sleman, Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Ibu Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si didampingi developer Aplikasi Persediaan Ahmad Mustofa, S.Kom.

Acara FGD dimulai pukul 10.00 WIB diawali dengan pembukaan  yang dipimpin langsung oleh Bapak Prihatin Eka Widada, S.E, M.T selaku Kabid Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Read more

Penyerahan LKPD Audited kepada OPD

Setelah meraih opini WTP dari BPK RI bulan Mei yang lalu, akhirnya minggu ini tepatnya hari Rabu (17/7/19) BKAD bisa membagikan LKPD Audited ke seluruh OPD se Kabupaten Gunungkidul.
Acara penyerahan LKPD Audited terebut dilaksanakan di RR lantai 3 BKAD yang dipimpin oleh Bejo Utomo, S.IP selaku Kasubid Akuntansi Aset dan Selain Kas mewakili Kabid Akuntansi yang secara bersamaan ada tugas kedinasan lainya. Pada kesempatan tersebut beliau menekankan bahwa LKPD merupakan sebuah dokumen penting sebagai acuan atau pegangan dalam menyusun Laporan Keuangan di tahun-tahun berikutnya.
Turut menyampaikan sambutan Sunu Wasana, SE, M.Acc selaku Kasubid Akuntansi Belanja tentang Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Beberapa yang mendapatkan perhatian diantaranya mengenai target serapan pada Kegiatan yang tidak mencapai 90%, sehingga harus memberikan penjelasan yang tepat.
Pada kesempatan yang sama Wiwit Wahyuniarti Rahayu, SE dari Bidang Aset BKAD juga memberikan sambutan tentang perubahan saldo aset, kesesuaian antara realisasi belanja dengan perencanaan anggaran, serta perubahan kode rekening aset sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016.
Selain menyerahkan LKPD juga menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes TA 2018 kepada seluruh Kecamatan yang dicetak terpadu untuk setiap Kecamatan. (mrs)

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN DAN PENYALURAN DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, bertempat di Ruang Rapat I BKAD Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan Rapat Koordinasi DAK Fisik Kabupaten Gunungkidul dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan dan Penyaluran DAK Fisik  TA  2019. Pada pertemuan yang dilaksanakan oleh BKAD ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu DAK Fisik se Kabupaten Gunungkidul dan juga dihadiri oleh perwakilan dari KPPN Wonosari sebagai Bendahara Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa untuk Kabupaten Gunungkidul.

Koordinasi ini sebagai tindak lanjut Nota Dinas Ditjen Perbendaharaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-7C0 /PB.2/2019 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Batas Akhir Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik Sekaligus TA 2019.

Berdasarkan monitoring Daftar Kontrak dalam aplikasi OMSPAN, sampai dengan tanggal 11 Juli 2019  baru sekitar 45 % dari pagu anggaran DAK Fisik Kabupaten Gunungkidul yang sudah terekam di dalam aplikasi ( daftar kontrak yang terekam sekitara 57 milyar rupiah, dari pagu anggaran 129 milyar rupiah) . Waktu perekaman data kontrak hanya tersisa 1 minggu lagi, maka diharap OPD segera menyelesaikan perekaman daftar kontrak dalam aplikasi.

Penyebab keterlambatan perekaman daftar kontrak yang paling banyak terjadi adalah terlambatnya proses pemasukan dokumen lelang, sehingga proses lelang juga menjadi mundur, tidak sesuai jadwal semula serta adanya proses perubahan pengganggaran dalam DPA masing-masing OPD.

Sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 penyaluran DAK Fisik Kabupaten Gunungkidul baru dilakukan pada 7 Bidang DAK Fisik Reguler dan Penugasan dari 13 Bidang DAK Fisik. Hal ini dikarenakan beberapa Bidang DAK Fisik masih dalam masa sanggah dalam proses lelang, sehingga OPD belum bisa merekam data kontrak ke dalam aplikasi OMSPAN.

OPD Pengampu DAK Fisik diharapkan segera menyelesaikan proses pengadaan barang jasa baik yang melalui mekanisme pengadaan langsung, e-catalog, lelang, maupun swakelola, dan segera merekam data kontrak ke dalam aplikasi OMSPAN sehingga tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan, yaitu 22 Juli 2019 pukul 17.00 WIB. Jika sampai batas waktu tersebut data belum bisa direkam maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan kehilangan kesempatan memperoleh penyaluran DAK dari Pemerintah Pusat sebagaimana pagu anggaran yang ada di APBN Tahun Anggaran 2019, yang pada akhirnya akan berdampak pada terhambatnya kegiatan pembangunan fisik pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (rk)

WORKSHOP PENGAWASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN SEBAGAI IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 4 TAHUN 2018 DAN REKONSILIASI DATA BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH SELURUH KABUPATEN/KOTA DI DIY

Dalam rangka kegiataan refinement master file Wajib Pajak Bendahara Pemerintah dan peningkatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai implementasi atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia  pada hari Rabu, 10 Juli 2019 mengadakan Workshop Pengawasan Kewajiban Perpajakan Bendaharawan Sebagai Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Jl. Ring Road Utara No. 10, Pugeran, Maguwoharjo, Sleman.

Dalam acara ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI mengundang perwakilan dari BKAD dan  Inspektorat Daerah dari seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta mengundang perwakilan dari Kantor Pajak Pratama masing-masing Kabupaten/Kota.

Latar belakang dilaksanakan acara ini adalah adanya data yang mengejutkan mengenai tingkat kepatuhan bendahara dalam menyetorkan dan melaporkan SPT Masa yang sangat rendah. Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Pajak, pada tahun 2018 jumlah bendahara secara nasional mencapai  457.044 bendahara. Dari sejumlah bendahara tersebut hanya sekitar  41% bendahara yang secara aktif menyetorkan pajak kepada Kantor Pajak setempat. Dan dari bendahara yang menyetorkan pajak tersebut hanya sekitar 15 % yang melaporkan SPT  Masa ke Kantor Pajak.  Data tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara pada tahun 2018 juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dari data tahun 2017.

Permasalahan yang terjadi selama ini dimungkinkan karena adanya banyak NPWP bendahara yang dobel, dan banyak NPWP bendahara yang saat ini sudah tidak aktif digunakan tapi masih tersimpan di aplikasi perpajakan, yang seharusnya segera diajukan surat untuk penghapusan NPWP jika memang sudah tidak digunakan lagi. Untuk mengurai permasalahan yang terjadi tersebut pada kesempatan ini juga dilaksakan rekonsiliasi data bendahara Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) masing-masing Kabupaten/Kota antara data yang terekam di aplikasi perpajakan dan data yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Dari rekonsiliasi tersebut ditemukan banyak perbedaan data antara keduanya. Diharapkan setelah adanya rekonsiliasi data tersebut di waktu mendatang masing-masing bendahara OPD hanya memiliki satu NPWP yang digunakan dalam transaksi perpajakannya.

Sesuai  Impres No. 4 tahun 2018 peran serta APIP sangat besar dalam rangka peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara.  APIP Daerah diharapkan agar :

  1. memasukan rencana pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah (meliputi pendaftaran, pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan) dan pengelolaan PNBP (meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP, dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT))
  2. melaksanakan pengawasan sesuai PKPT; dan
  3. menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Gubernur/ Bupati/Wali kota.

Dengan adanya peran aktif APIP daerah diharapkan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara masing-masing satuan kerja, baik dalam mendaftarkan, memotong/memungut, menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut, dan melaporkan SPT Masa dan DTH/RTH, dan juga diharapkan akan bisa meningkatkan penerimaan pajak atas belanja pemerintah daerah dan pusat. (rk)

Monitoring Pemutakhiran Data PBB di wilayah Kecamatan Ponjong Tahun 2019

Pemutakhiran data PBB-P2 telah dimulai. Pemutakhiran yang berpusat di Desa Sawahan, Kenteng, Tambakromo dan Umbulrejo wilayah Kecamatan Ponjong. Masyarakat sangat puas dengan pemutakhiran data PBB-P2 ini agar data yang disajikan di SPPT adalah benar sehingga masyarakat tidak ragu lagi membayar tagihan PBB nya.

Pemutakhiran ini dimulai dengan pemeriksaan awal, pengumpulan data dari kantor (DHR) kemudian dilanjutkan dengan pendataan dilapangan yang meliputi Pengukuran, penulisan SPOP dan Penulisan LSPO jika terdapat bangunan.

Diharapkan dengan pemutakhiran data PBB ini akan membuat lebih yakin dengan data yang diterimanya karena sudah besar dan secara tidak langsung akan meningkatkan antusias masyarakat untuk membayar PBB dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

BIMTEK SIM GAJI SE-WILAYAH KERJA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-198/PK/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal penyampaian Data PegaYwai dan Belanja Pegawai Semester I Tahun 2019,  PT TASPEN (PERSERO) Sewilayah Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta melaksanakan bimibingan teknis terkait tersebut diatas. Pelaksanaan kegiatan tersebut muali tanggal 11 sd 12 Juli 2019 di Hotel Pesonna Pekalongan Jawa Tengah.

Pembukaan Bimbingan Teknis SIM Gaji taspen dilakukan oleh Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Semarang yaitu Bapak Moch Ariansyah.

Bimbingan teknis di ikuti oleh 29 Kabupaten dan 6 Kota Se- Jawa Tengah dan 4 Kabupaten dan 1 Kota Se- DI. Yogyakarta.

Di harapkan dengan adanya Bimibingan teknis Sim Gaji yang terkait penyampaian data Pegawai dan Belanja Pegawai Semester I yaitu dengan cata uploud data Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tunjangan Daerah, Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta Honorer ke dalam aplikasi SIM GAJI TASPEN sampai dengan pengiriman aplikasi SIKD Kementerian Keuangan tidak mengalami kesulitan.

 

Lokakarya Regional Percepatan Program sAIIG

Untuk pencapaian target secara optimal Program sanitasi Australia-Indonesia Infrastructure Grand (sAIIG) tahap kedua Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui program tersebut  yang dilaksanakan oleh Kemitraan Australia untuk Sanitasi (KIAT) mengadakan lokakarya Regional Percepatan Implementasi Program sAIIG Tahap II pada tanggal 2 s.d 4 Juli 2019 bertempat di The Westlake Resort – Sleman Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri antara lain stakeholder pendukung program sAIIG Kabupaten dan Kota se- DIY dan sebagian Propinsi Jawa Tengah serta dari kota Palembang.

Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited tahun 2018

Dari tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2019, Bidang Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited 2018. Kegiatan Rekonsiliasi tersebut dihadiri oleh Pengurus Barang Aset Tetap dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dimulai dengan Pembukaan kegiatan Rekonsiliasi yang dipimpin oleh Ibu Wiwit Wahyuniarti, SE, MM selaku Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul. Rekonsiliasi Data tersebut meliputi, Rekonsiliasi Data Kertas Kerja Aset Tetap Audited 2018, Data Hasil Sensus tahun 2018, data Kendaraan dan melengkapi rincian data Kendaraan di Aplikasi SIM Aset serta data kendaraan yang sudah diserahkan ke BKAD yang sudah diusulkan penghapusan.

Kegiatan Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited yang awalnya bertempat di Ruang Rapat I BKAD, pindah ke Bidang Aset untuk mempermudah melengkapi pengisian rincian kendaraan sesuai BPKB dan sesuai BAST yang disimpan di Ruang Arsip Bidang Aset BKAD.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui Kantor BPK Perwakilan DIY, menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dokumen LHP 2018 tersebut diserahkan Ketua BPK Perwakilan DIY, Yusnadewi kepada Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., Senin, (27/05), siang di Aula BPK RI Perwakilan DIY. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD, Demas Kursiswanto, Sekretaris Daerah, Ir. Drajad Ruswandono, M.T., Kepala Inspektorat Daerah, Sujarwo, M.Si., Kepala BKAD, Saptoyo, Kepala Bappeda, Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si., Sekretaris Dewan, Agus Hartadi dan Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo, Supriyanto, S.E., M.T.
Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Yusnadewi menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Gunungkidul dan Ketua DPRD beserta jajarannya atas kerjasamanya, sehingga secara bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD.
Pemerintah Daerah telah menunjukan peningkatan kualitas pertanggungjawabannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP.
Dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan, jika laporan keuangan dianggap memberi informasi yang bebas dari salah saji material. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
“Meskipun demikian, jika pemeriksa menemukan ada penyimpangan atau kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan”, tandasnya.
Dalam sambutannya Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., mengatakan sangat bersyukur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan seluruhnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Alhamdulillah ini merupakan hadiah bagi warga masyarakat Gunungkidul bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Guningkidul Ke 188”
Badingah berharap semoga pada Tahun yang akan datang, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 telah dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), walaupun ada kekurangan, maka kekurangan tersebut tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Menurut Badingah, penyerahan LHP sangat penting dan merupakan amanat undang-undang. “Alhamdulillah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan,” ujarnya.
Badingah menyatakan, ke depan Pemkab Gunungkidul terus komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang maksimal serta transparan. Dalam waktu sebelum 60 hari rekomendasi BPK atas kekurangan administrasi yang belum terpenuhi akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Bejo