Lokakarya Regional Percepatan Program sAIIG

Untuk pencapaian target secara optimal Program sanitasi Australia-Indonesia Infrastructure Grand (sAIIG) tahap kedua Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui program tersebut  yang dilaksanakan oleh Kemitraan Australia untuk Sanitasi (KIAT) mengadakan lokakarya Regional Percepatan Implementasi Program sAIIG Tahap II pada tanggal 2 s.d 4 Juli 2019 bertempat di The Westlake Resort – Sleman Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri antara lain stakeholder pendukung program sAIIG Kabupaten dan Kota se- DIY dan sebagian Propinsi Jawa Tengah serta dari kota Palembang.

Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited tahun 2018

Dari tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2019, Bidang Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited 2018. Kegiatan Rekonsiliasi tersebut dihadiri oleh Pengurus Barang Aset Tetap dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dimulai dengan Pembukaan kegiatan Rekonsiliasi yang dipimpin oleh Ibu Wiwit Wahyuniarti, SE, MM selaku Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul. Rekonsiliasi Data tersebut meliputi, Rekonsiliasi Data Kertas Kerja Aset Tetap Audited 2018, Data Hasil Sensus tahun 2018, data Kendaraan dan melengkapi rincian data Kendaraan di Aplikasi SIM Aset serta data kendaraan yang sudah diserahkan ke BKAD yang sudah diusulkan penghapusan.

Kegiatan Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited yang awalnya bertempat di Ruang Rapat I BKAD, pindah ke Bidang Aset untuk mempermudah melengkapi pengisian rincian kendaraan sesuai BPKB dan sesuai BAST yang disimpan di Ruang Arsip Bidang Aset BKAD.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui Kantor BPK Perwakilan DIY, menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dokumen LHP 2018 tersebut diserahkan Ketua BPK Perwakilan DIY, Yusnadewi kepada Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., Senin, (27/05), siang di Aula BPK RI Perwakilan DIY. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD, Demas Kursiswanto, Sekretaris Daerah, Ir. Drajad Ruswandono, M.T., Kepala Inspektorat Daerah, Sujarwo, M.Si., Kepala BKAD, Saptoyo, Kepala Bappeda, Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si., Sekretaris Dewan, Agus Hartadi dan Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo, Supriyanto, S.E., M.T.
Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Yusnadewi menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Gunungkidul dan Ketua DPRD beserta jajarannya atas kerjasamanya, sehingga secara bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD.
Pemerintah Daerah telah menunjukan peningkatan kualitas pertanggungjawabannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP.
Dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan, jika laporan keuangan dianggap memberi informasi yang bebas dari salah saji material. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
“Meskipun demikian, jika pemeriksa menemukan ada penyimpangan atau kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan”, tandasnya.
Dalam sambutannya Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., mengatakan sangat bersyukur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan seluruhnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Alhamdulillah ini merupakan hadiah bagi warga masyarakat Gunungkidul bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Guningkidul Ke 188”
Badingah berharap semoga pada Tahun yang akan datang, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 telah dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), walaupun ada kekurangan, maka kekurangan tersebut tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Menurut Badingah, penyerahan LHP sangat penting dan merupakan amanat undang-undang. “Alhamdulillah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan,” ujarnya.
Badingah menyatakan, ke depan Pemkab Gunungkidul terus komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang maksimal serta transparan. Dalam waktu sebelum 60 hari rekomendasi BPK atas kekurangan administrasi yang belum terpenuhi akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Bejo

      

Rapat Rekonsiliasi Belanja Bidang Akuntansi BKAD

Bidang Akuntansi BKAD  kembali melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Belanja dengan menghadirkan PPK dan Bendahara seluruh OPD se Kabupaten Gunungkidul, terbagi dalam 2 hari tepatnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 22-23 Mei 2019 dimulai pada jam 10.00 WIB dan berakhir pada jam 12.30 WIB.
Rapat Rekonsiliasi Belanja dipimpin oleh Sujatmiko Nurhasan, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dipandu oleh Sunu Wasana, SE. M.Acc selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja. Rapat Rekonsiliasi Belanja kedua pada tahun 2019 ini merekonsiliasi belanja bulan April 2019, pada kesempatan ini juga membahas berkaitan dengan hasil Audit BPK yang telah berakhir pada 3 Mei 2019 yang lalu, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti sebelum munculnya opini BPK yang akan diterima pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY.
Usai sambutan dari Kabid akuntansi dan penjelasan teknis tentang alur pengelolaan keuangan oleh Kasubid Belanja dilanjutkan dengan rekonsiliasi secara langsung yang terbagi menjadi 3 petugas yaitu Siti Supariyah, Nur Hayati, dan Sumarsidi, S.IP.
Acara berjalan lancar dan ditutup dengan berdoa pada pukul 12.30 WIB.

Sosialisasi tahap II Pelaksanaan Pemutakhiran Data PBB P2 Tahun Anggaran 2019 di 4 desa di wilayah Kec.Ponjong

Setelah sosialisasi pertama tanggal 2 Mei 2019, BKAD Gunungkidul melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melaksanakan sosialisasi ke II Pelaksanaan Pemutakhiran data PBB-P2 tahun 2019 di Wilayah Kecamatan Ponjong. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 20 Mei 2019 di Kantor Kecamatan Ponjong yang dihadiri oleh dukuh di wilayah Desa Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng.

Pada kegiatan tersebut juga di hadiri wakil dari PT. GIRI AWAS yang menjadi pihak ketiga yang melakukan pemutakhiran data PBB-P2 Tahun 2019 di wilayah kecamatan Ponjong.
Kegiatan ini juga memaparkan pelaksanaan teknis dari PT. GIRI AWAS sebagai pihak ketiga dalam memutakhirkan data di Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng yang diharapkan nantinya menjadi data yang mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Rapat Koordinasi Penggajian ASN Sesuai dengan PP 50 Tahun 2018

Rapat dilaksanakan di BPKA Propinsi DI. Yogyakarta ruang H pada tanggal 8 Mei 2019.

Kepala Bidang Treasury BPD DI. Yogyakarta dan Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan aset (BPKA) Propinsi DI. Yogyakarta memberikan pengarahan dan insormasi terkait dengan gaji.

Peserta rapat adalah seluruh BKAD Kabupaten Kota, KPPN dan Bank BPD DI.Yogyakarta.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah BPKA Propinsi DI. Yogyakarta “Propinsi DI.Yogyakarta dan Kabupaten Kota se-DI.Yogyakarta mulai bulan Juni 2019 pembayaran gaji dilakukan pada hari pertama setiap bulan tidak terkecuali hari libur”

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan dengan PP tersebut maka pembayaran gaji akan disesuaikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di terbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD masing-masing Kabupaten Kota.

Kepala Bidang Treasury Bank BPD DI.Yogyakarta menyampaikan juga tentang kersediaannya terkait dengan penggajian PNS pada hari pertama setiap bulan tidak terkecuali hari libur , sehingga BPD DI.Yogyakarta menyarankan untuk Kecukupan Dana Giro dan kerjasamanya dari masing-masing OPD.

Rapat Rekonsiliasi IWP 8% JKK dan JKM Catur Wulan I Tahun 2019 dan Sosialisasi TASPEN LIFE antara TASPEN YOGYAKARTA dengan Pemerintah Daerah se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekonsiliasi IPW 8 % JKK dan JKM Catur Wulan I Tahun 2019 diselenggaran pada tanggal 3 s/d 4 Mei 2019 di Parai Beach Resort Teleng Ria Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

Acara di buka oleh Kepala Taspen Yogyakarta I GDE AGUS ADI SUCIPTO,

Rekonsiliasi dilaksanan setiap Caturwulan sekali yang diikuti oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah seluruh Kabupaten Kota Se-Propinsi DI. Yogyakarta,

Berdasarkan arahan Kepala Taspen Yogyakarta bahwa masing-masing Pemerintah Daerah di harapkan menjadi kepanjangan tangan dari PT. TASPEN untuk layanan Taspen, agar pelayanan untuk mitra Taspen lebih cepat dan segera ditindaklanjuti.

Selain dilaksanakan rekonsiliasi IWP 8% PT. Taspen juga menyelenggarakan sosialisasi taspen life. Taspen Life  yaitu ansuransi yang dipayungi dan bekerja sama dengan PT TAspen untuk PNS pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang  membayar secara tepat, cepat dan benar.

Penghargaan diberikan oleh Kepala PT. TASPEN Yogyakarta kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul atas ketepatan pembayaran IWP 8%.

Acara diakhiri dengan foto bersama masing-masing Pemerintah Daerah.

Foto bersama dengan Kepala PT. TASPEN Yogyakarta dengan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah)

Sosialisasi Pemutakhiran Data PBB di Wilayah Kecamatan Ponjong Tahun 2019

Tahun ini BKAD kembali melakukan pemutakhiran data PBB yang pada tahun ini dilaksanakan di 4 Desa di Kecamatan Ponjong oleh Pihak ketiga yaitu PT. GIRI AWAS dari Bandung Jawa barat.

Diharapakan dengan pemutakhiran data ini mampu memutakhirkan data PBB sesuai dengan keadaan lapangan sehingga petugas pungut tidak kesulitan dalam menagih pajak kepada wajib pajak. Secara tidak langsung data akan menjadi benar dan akurat sesuai kondisi lapangan.

Pemutakhiran ini juga diharapkan mampu meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul dari sektor pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Karena dengan kebenaran data akan lebih meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Tahap awal pemutakhiran data ini dilaksanakanya sosialisasi kepada 4 Desa yang menjadi sasaran pemutakhiran data pada hari Kamis, 2 Mei 2019.

Diharapkan pada sosialisasi ini akan terserap aspirasi dan gagasan demi suksesnya pemutakhiran data pada tahun ini.

Rakor Tindak Lanjut CSR BPD DIY di Telaga Jonge

Rapat Koordinasi tindak lanjut CSR BPD DIY di Telaga Jonge pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Sekda.

Bentuk keseriusan Bank BPD DIY melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk terus mengembangkan potensi di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul terus di tingkatkan. Dipimpin langsung oleh Bapak Ir Azman Latif selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Hadir diantaranya perwakilan dari Bank BPD, Dinas PUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Pejabat dari lingkungan Pemkab Gunungkidul lainnya.

Read more

Apel Kendaraan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan, Bidang Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul yang dipimpin Kasubid Perencanaan Aset Ibu Eta Susanti, SS, M.Ec.Dev bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul yang dipimpin langsung oleh Bapak Jatmiko Sutopo, ST, MT selaku Sekretaris Dinas PUPRKP Gunungkidul mengadakan Apel Kendaraan Dinas. Read more