Lokakarya Regional Percepatan Program sAIIG

Untuk pencapaian target secara optimal Program sanitasi Australia-Indonesia Infrastructure Grand (sAIIG) tahap kedua Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui program tersebut  yang dilaksanakan oleh Kemitraan Australia untuk Sanitasi (KIAT) mengadakan lokakarya Regional Percepatan Implementasi Program sAIIG Tahap II pada tanggal 2 s.d 4 Juli 2019 bertempat di The Westlake Resort – Sleman Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri antara lain stakeholder pendukung program sAIIG Kabupaten dan Kota se- DIY dan sebagian Propinsi Jawa Tengah serta dari kota Palembang.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KPPN WONOSARI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

 

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang bersih, transparan dan akuntabel, pada tanggal 21 Juni 2019, bertempat di GK Steak Coffe & Resto Siyono, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengadakan penandatangan MOU (Nota Kesepahaman Bersama) terkait dengan Pelaksanaan Penyaluran Dana ALokasi Khusus (DAK)  Fisik dan Dana Desa.

Pada penandatangan MOU ini KPPN Wonosari diwakili oleh Plt. Kepala KPPN Wonosari, Bapak M.Afifudin Ikhsan, sedangkan Pemerinta Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diwakili oleh Perangkat Daerah  yang terkait langsung dalam pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa, yaitu BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) yang diwakili oleh Bapak Saptoyo, S.Sos,M.Si., DP3AKBPMD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) yang diwakili oleh Bapak Sujoko S.Sos,M.Si. dan Inspektorat Daerah yang diwakili oleh Bapak Drs. Sujarwo, M.Si, serta disaksikan oleh Kepala Kanwi DJPb Provinsi DIY, Bapak Heru Pudyo Nugroho.

Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati kerjasama yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. KPPN Wonosari akan memberikan sosialisasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta memberikan bimbingan dalam hal penggunaan aplikasi OMSPAN.
  2. KPPN Wonosari akan menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapan dan setelah kelengkapan persyaratan disampaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
  3. BKAD akan menyampaikan persyaratan pencairan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapan dan batasan waktu yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan.
  4. DP3AKBPMD akan mendukung kelancaran pelaksanaan pencairan dan penyaluran Dana Desa dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  5. Insoektorat Daerah akan melakukan reviu pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-6/PK/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik , dan menyampaikan hasil reviu kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagai kelengkapan persyaratan pencairan tahap demi tahap.

 

Alokasi Anggaran DAK Fisik Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 80.080.044.000,00 meliputi 12 Bidang DAK Fisik Fisik (8 Bidang DAK Fisik Reguler dan 4 DAK Fisik Penugasan), dengan dengan realisasi transfer ke RKUD sebesar Rp.73.557.957.876,00 (mencapai 91,86% dari pagu anggaran). Pada Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar  61,81% dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp.129.574.999.000,00, yang meliputi 13 Bidang DAK Fisik (7 Bidang DAK Fisik Reguler dan 6 DAK Fisik Penugasan).

Alokasi Anggaran Dana Desa Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.117.574.520.000,00 untuk 114 Desa, dengan realisasi penyaluran ke RKUD dan ke RKD 100 %. Tahun Anggaran 2019 pagu anggaran Dana Desa mengalami kenaikan sebesar  15,72% dari anggaran tahun 20018, menjadi sebesar Rp.136.052.137.000,00.

Dengan adanya nota kesepahaman antara KPPN Wonosari dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini diharapkan semua pihak bisa melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyaluran, pelaksanaan dan pengawasan DAK Fisik dan Dana Desa dan bias menggunakan Instrumen yang berupa aplikasi OMSPAN untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tugas  dan kewenangan masing-masing. Dan diharapkan penyaluran, pelaksanaan dan pengawasan DAK Fisik dan Dana Desa untuk tahun 2019 dan selanjutnya bias lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya

 

Workshop Bantuan Keuangan Parpol

 

Kegiatan Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu 19 Juni 2019 dengan mengambil tempat di Ruang rapat IV Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gunungkidul menghadirkan Narasumber dari Badan Kesbangpol sendiri, Inspektorat Daerah (Irda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Workshop tersebut dihadiri Pengurus Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Bertindak sebagai Narasumber dari BKAD, Kepala BKAD sendiri  Saptoyo, S.Sos.M.Si. dengan tema Perencanaan Penganggaran Keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik 2020. Disampaikan bahwa Terdapat tiga pasal dari PP 5/2009 yang diubah melalui PP 1/2018, yaitu Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 16. sebagai dasar pemberian bantuan keuangan bagi Parpol selain dasar hokum yang lain seperti: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan Permendagri 36 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penjelasan lebih lengkap mengenai bantuan keuangan bagi Parpol dapat dilihat pada menu Download.

Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited tahun 2018

Dari tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2019, Bidang Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited 2018. Kegiatan Rekonsiliasi tersebut dihadiri oleh Pengurus Barang Aset Tetap dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dimulai dengan Pembukaan kegiatan Rekonsiliasi yang dipimpin oleh Ibu Wiwit Wahyuniarti, SE, MM selaku Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul. Rekonsiliasi Data tersebut meliputi, Rekonsiliasi Data Kertas Kerja Aset Tetap Audited 2018, Data Hasil Sensus tahun 2018, data Kendaraan dan melengkapi rincian data Kendaraan di Aplikasi SIM Aset serta data kendaraan yang sudah diserahkan ke BKAD yang sudah diusulkan penghapusan.

Kegiatan Rekonsiliasi Data Aset Tetap Audited yang awalnya bertempat di Ruang Rapat I BKAD, pindah ke Bidang Aset untuk mempermudah melengkapi pengisian rincian kendaraan sesuai BPKB dan sesuai BAST yang disimpan di Ruang Arsip Bidang Aset BKAD.

INTENSIFIKASI DAN TINDAK LANJUT MONITORING PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2019

Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian melakukan kegiatan intensifikasi dan tindak lanjut monitoring penyampian SPPT PBB-P2 ke beberapa desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai hari senin tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari senin meliputi wilayah Kecamatan Wonosari yaitu desa mulo, desa karangrejek, desa wareng, desa selang, desa kepek dan desa piyaman. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul mengawali pelaksanaan kegiatan tersebut pada hari senin di desa mulo dan desa karangrejek.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengintensifkan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh pemerintah desa agar target penerimaan PBB-P2 pada triwulan kedua ( semester satu ) tahun anggaran 2019 bisa tercapai. Disamping itu untuk menindak lanjuti atas laporan permasalahan SPPT dari masing – masing desa yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan monitoring penyampaian SPPT beberapa waktu lalu.

Tim pelaksana kegiatan ini dari BKAD yaitu dari Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian serta dari Bidang Pendataan dan Penetapan.

Adapun realisasi penerimaan  PBB-P2 dari target Rp 20.000.000.000,- sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 baru mencapai Rp 6.838.786.330,- atau 34,19 %.

Pendataan SPAMDES Kab. Gunungkidul

Penggunaan air bersih di wilayah Kab. Gunungkidul semakin tidak bisa dihindarkan lagi saat ini, maka dari itu banyak sekali bermunculan Pengelolaan Air Bersih baik yang dikelola pribadi, dusun maupun Desa. Maka dari itu perlu adanya pendataan PAM yang dikelola Desa segingga terbentuk database sebagai perumus kebijakan nantinya.

Pada hari Rabu, 12 Juni 2019 melakukan  kegiatan tersebut dengan melakukan pendataan di 3 Desa yaitu Karangrejek, Mulo dan Wunung. Semoga dengan pendataan ini bisa menjadi perumus kebijakan tentang pemanfaatan air bersih melalui SPAMDES sehingga menjadi win win solution antara penyedia Air Bersih dan Pemerintah Daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui Kantor BPK Perwakilan DIY, menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dokumen LHP 2018 tersebut diserahkan Ketua BPK Perwakilan DIY, Yusnadewi kepada Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., Senin, (27/05), siang di Aula BPK RI Perwakilan DIY. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD, Demas Kursiswanto, Sekretaris Daerah, Ir. Drajad Ruswandono, M.T., Kepala Inspektorat Daerah, Sujarwo, M.Si., Kepala BKAD, Saptoyo, Kepala Bappeda, Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si., Sekretaris Dewan, Agus Hartadi dan Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo, Supriyanto, S.E., M.T.
Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Yusnadewi menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Gunungkidul dan Ketua DPRD beserta jajarannya atas kerjasamanya, sehingga secara bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD.
Pemerintah Daerah telah menunjukan peningkatan kualitas pertanggungjawabannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP.
Dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan, jika laporan keuangan dianggap memberi informasi yang bebas dari salah saji material. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
“Meskipun demikian, jika pemeriksa menemukan ada penyimpangan atau kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan”, tandasnya.
Dalam sambutannya Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos., mengatakan sangat bersyukur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan seluruhnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Alhamdulillah ini merupakan hadiah bagi warga masyarakat Gunungkidul bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Guningkidul Ke 188”
Badingah berharap semoga pada Tahun yang akan datang, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 telah dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), walaupun ada kekurangan, maka kekurangan tersebut tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Menurut Badingah, penyerahan LHP sangat penting dan merupakan amanat undang-undang. “Alhamdulillah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan,” ujarnya.
Badingah menyatakan, ke depan Pemkab Gunungkidul terus komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang maksimal serta transparan. Dalam waktu sebelum 60 hari rekomendasi BPK atas kekurangan administrasi yang belum terpenuhi akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Bejo

      

Rapat Rekonsiliasi Belanja Bidang Akuntansi BKAD

Bidang Akuntansi BKAD  kembali melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Belanja dengan menghadirkan PPK dan Bendahara seluruh OPD se Kabupaten Gunungkidul, terbagi dalam 2 hari tepatnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 22-23 Mei 2019 dimulai pada jam 10.00 WIB dan berakhir pada jam 12.30 WIB.
Rapat Rekonsiliasi Belanja dipimpin oleh Sujatmiko Nurhasan, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dipandu oleh Sunu Wasana, SE. M.Acc selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja. Rapat Rekonsiliasi Belanja kedua pada tahun 2019 ini merekonsiliasi belanja bulan April 2019, pada kesempatan ini juga membahas berkaitan dengan hasil Audit BPK yang telah berakhir pada 3 Mei 2019 yang lalu, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti sebelum munculnya opini BPK yang akan diterima pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY.
Usai sambutan dari Kabid akuntansi dan penjelasan teknis tentang alur pengelolaan keuangan oleh Kasubid Belanja dilanjutkan dengan rekonsiliasi secara langsung yang terbagi menjadi 3 petugas yaitu Siti Supariyah, Nur Hayati, dan Sumarsidi, S.IP.
Acara berjalan lancar dan ditutup dengan berdoa pada pukul 12.30 WIB.

Sosialisasi tahap II Pelaksanaan Pemutakhiran Data PBB P2 Tahun Anggaran 2019 di 4 desa di wilayah Kec.Ponjong

Setelah sosialisasi pertama tanggal 2 Mei 2019, BKAD Gunungkidul melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melaksanakan sosialisasi ke II Pelaksanaan Pemutakhiran data PBB-P2 tahun 2019 di Wilayah Kecamatan Ponjong. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 20 Mei 2019 di Kantor Kecamatan Ponjong yang dihadiri oleh dukuh di wilayah Desa Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng.

Pada kegiatan tersebut juga di hadiri wakil dari PT. GIRI AWAS yang menjadi pihak ketiga yang melakukan pemutakhiran data PBB-P2 Tahun 2019 di wilayah kecamatan Ponjong.
Kegiatan ini juga memaparkan pelaksanaan teknis dari PT. GIRI AWAS sebagai pihak ketiga dalam memutakhirkan data di Tambakromo , Sawahan, Umbulrejo dan Kenteng yang diharapkan nantinya menjadi data yang mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Rapat Koordinasi Penggajian ASN Sesuai dengan PP 50 Tahun 2018

Rapat dilaksanakan di BPKA Propinsi DI. Yogyakarta ruang H pada tanggal 8 Mei 2019.

Kepala Bidang Treasury BPD DI. Yogyakarta dan Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan aset (BPKA) Propinsi DI. Yogyakarta memberikan pengarahan dan insormasi terkait dengan gaji.

Peserta rapat adalah seluruh BKAD Kabupaten Kota, KPPN dan Bank BPD DI.Yogyakarta.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah BPKA Propinsi DI. Yogyakarta “Propinsi DI.Yogyakarta dan Kabupaten Kota se-DI.Yogyakarta mulai bulan Juni 2019 pembayaran gaji dilakukan pada hari pertama setiap bulan tidak terkecuali hari libur”

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan dengan PP tersebut maka pembayaran gaji akan disesuaikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di terbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD masing-masing Kabupaten Kota.

Kepala Bidang Treasury Bank BPD DI.Yogyakarta menyampaikan juga tentang kersediaannya terkait dengan penggajian PNS pada hari pertama setiap bulan tidak terkecuali hari libur , sehingga BPD DI.Yogyakarta menyarankan untuk Kecukupan Dana Giro dan kerjasamanya dari masing-masing OPD.