Tupoksi

/Tupoksi
Tupoksi 2018-01-23T10:15:08+00:00

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(selanjutnya disebut Badan, tertulis dalam Bab II Pasal 2 s/d 5 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah)

Pasal 2

  1. Badan merupakan unsur pelaksana urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang keuangan
  2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. Kedudukan Badan dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang keuangan daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang keuangan daerah;

d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;

e. pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah;

f. pembinaan pendapatan daerah;

g. pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;

h. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

i. penyusunan rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;

j. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah;

k. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

l. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

m. pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

n. pengelolaan barang milik daerah;

o. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran;

p. perumusan kebijakan teknis hibah daerah dan bantuan keuangan;

q. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

r. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset;

s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang keuangan daerah

t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keuangan daerah:

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang keuangan daerah; dan

v. pengelolaan UPT.

Pasal 5

(1)Badan terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan :     Kepala Badan;

b. Unsur pembantu Pimpinan :     Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;

c. Unsur Pelaksana :     1.  Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang; 2. UPT; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum;

c. Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan terdiri dari:

  1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
  2. Subbidang Pengolah Data dan Penetapan;
  3. Subbidang Bina Pendapatan dan Pengembangan;

d. Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian terdiri dari:

  1. Subbidang Penagihan dan Pengawasan;
  2. Subbidang Pelayanan dan Keberatan;
  3. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;

e. Bidang Anggaran terdiri dari:

  1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
  2. Subbidang Pengendalian Anggaran;
  3. Subbidang Hibah dan Bantuan Keuangan;

f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

  1. Subbidang Perbendaharaan Pendapatan;
  2. Subbidang Perbendaharaan Belanja Non Gaji;
  3. Subbidang Perbendaharaan Belanja Gaji;

g. Bidang Akuntansi terdiri dari:

  1. Subbidang Akuntansi Pendapatan;
  2. Subbidang Akuntansi Belanja;
  3. Subbidang Akuntansi Aset dan Selain Kas;

h. Bidang Aset terdiri dari:

  1. Subbidang Perencanaan Aset;
  2. Subbidang Pendayagunaan Aset;
  3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Aset;

i. UPT; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.