SEJARAH SINGKAT

/SEJARAH SINGKAT
SEJARAH SINGKAT2018-12-27T06:26:20+00:00

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Oleh: SIGIT WIJAYANTO (Kasubag Umum Sekretariat BKAD)

Disclaimer:  “Mengingat keterbatasan referensi sejarah BKAD, penulisan ini BUKAN merupakan pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selanjutnya disingkat BKAD yang terbentuk berdasar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah,  sebelumnya merupakan bagian proses sejarah yang panjang dan tidak terlepas dari adanya peristiwa reformasi pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BKAD berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pelaksana urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan Daerah (pasal 2 ayat 1). Jika dilihat dari tugas pokok yang diamanahkan pada peraturan Bupati tersebut pada awalnya adalah Dinas Pendapatan atau sering disingkat (akronim) sebagai Dispenda atau Dipenda yang beralamat kantor di Komplek Bangsal Sewokoprojo Kabupaten Gunungkidul, yang kemudian digabung dengan Bagian Keuangan, Bagian Perekonomian dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

Peristiwa penting yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1998 dimana terjadi krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis multidimensional dan mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan kebijakan otonomi daerah yang dalam proses kelahirannya mengalami beberapa kali perubahan peraturan yang diberlakukan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang  Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah adalah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi yang ada untuk digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan. Visi dan misi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang bermuara kepada kemakmuran masyarakat. Sebagai gambaran bahwa salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan suatu daerah adalah kondisi keuangan daerah dengan penopang utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Kontribusi PAD Kabupaten Gunungkidul terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul meskipun relatif kecil setiap tahun ada kenaikan dengan kontribusi antara 4% sampai dengan 7%. Dengan demikian ada upaya langkah-langkah dan terobosan yang inovatif dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah dan untuk mendukung program dan kegiatan agar dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Oleh karena latar belakang tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten juga dituntut menyelenggarakan reformasi pemerintahan antara lain dengan membentuk lembaga teknis yang berbentuk Badan, Dinas maupun Kantor dengan maksud tuntutan reformasi pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Gunungkidul kemudian berkembang menjadi Badan Keuangan Daerah yang sering disingkat BKD atau Bakuda (singkatan BKD ini sekarang merupakan singkatan dari Badan Kepegawaian Daerah, yang pada saat itu belum terbentuk; setelah terbentuk Badan Kepegawaian Daerah singkatan diganti dengan akronim Bakuda agar tidak menimbulkan kerancuan) dimana Badan ini merupakan gabungan antara Dipenda dengan beberapa bagian di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gunungkidul seperti Bagian Perlengkapan Setda, Bagian Keuangan Setda, Bagian Perekonomian Setda. Bakuda dengan kantor beralamat di Komplek Sekretariat Daerah Jalan Brigjen. Katamso nomor 1 Wonosari Gedung Unit II lantai 3. Dan peristiwa gempa Jogja pada 27 Mei 2006 yang menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan gedung Pemerintah Kabupaten Gunungkidul termasuk Bakuda sehingga beberapa bidang ada yang harus pindah kantor di beberapa tempat sementara menunggu perbaikan atau rehabilitasi Gedung Unit II.

Beberapa nama Pejabat yang pernah memimpin BKAD antara lain:

  • Sumardi (Dipenda tahun 1979 – 1981 )
  • Kasdi (Dipenda tahun 1981 – 1985)
  • Waldjiono (Dipenda tahun 1985 – 1988)
  • St. Mulyadi (Dipenda tahun 1988 – 1990 )
  • Suratman, SH (Dipenda tahun 1990 – 1994 )
  • Joko Sasono (Dipenda tahun 1994 – 1998)
  • Sugito, M.Si (Dipenda tahun 1998 – 2000)
  • Aris Purnomo (Dipenda tahun 2000 – 2001)
  • Sutomo (Bakuda tahun 2001 – 2004)
  • Sudodo, MM (Bakuda tahun 2004 – 2006)
  • YD Nugroho (BPKKD tahun 2007- 2008)
  • I Ketut Santosa, SE.,Si (BPKKD/DPPKAD tahun 2008-2009)
  • Hadi Purwanto, SE.,Si (DPPKAD tahun 2009-2011)
  • Supartono, M.Si (DPPKAD tahun 2011/

BKAD tahun 2017 s/d  2018)

  • Saptoyo, S.Sos.M.Si Oktober 2018 s/d Sekarang

Demikian sejarah singkat BKAD Kab. Gunungkidul masih banyak kekurangan disana-sini oleh karena itu masukan informasi untuk menyempurnakan penulisan ini sangat kami harapkan.