Penyampaian SPPT-DHKP PBB P-2 dan Panutan Pembayaran PBB P-2 Tahun2017 Kabupaten Gunungkidul

/, Bidang Pelayanan, Bidang Penetapan/Penyampaian SPPT-DHKP PBB P-2 dan Panutan Pembayaran PBB P-2 Tahun2017 Kabupaten Gunungkidul

Penyampaian SPPT-DHKP PBB P-2 dan Panutan Pembayaran PBB P-2 Tahun2017 Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017 SPPT PBB P2 Kabupaten Gunungkidul sejumlah 587.237 Obyek Pajak dengan nilai pokok ketetapannya sebesar Rp 20.406.770.683,00. Sedangkan tahun 2016 yang lalu SPPT PBB P2 sejumlah 585.429 Obyek Pajak dengan pokok ketetapannya sebesar Rp 18.294.038.012,00 sehingga tahun ini ada peningkatan 1.808 Obyek Pajak dan ketetapannya bertambah Rp 2.112.732.671,00 atau meningkat 11.5 %.
Meskipun demikian tidak berarti besarnya pembayaran PBB masing-masing WP tahun ini meningkat 11.5 % karena besar kecilnya ketetapan PBB P-2 yang harus dibayar disasarkan NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak). Untuk itulah salah satu kebijakan umum Pemda Tahun 2017 ini adalah dengan Penyesuaian NJOP. Langkah penyesuaian NJOP PBB P-2 diharapkan satu sisi akan bisa memberikan kepastian yang lebih obyektif dan proporsional, terkait nilai tanah dan bangunan, disisi lain untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Untuk itu sekiranya dalam penerapan NJOP masih ditemui hal-hal yang kurang pas/sesuai untuk diklarifikasikan dengan BKAD guna memperoleh solusinya. Adapun pokok ketetapan PBB terbesar adalah Rp 64.711.840,00 dengan Wajib Pajak PT Malindo Feedmill sedang pokok ketetapan minimal untuk tahun 2017 ini adalah Rp 10.000,00.
Penyampaian SPPT PBB P-2 lebih awal dimaksudkan agar masyarakat bisa sedini mungkin dapat melakukan pembayaran PBB P-2 sampai dengan jatuh tempo pada September 2017 yang akan datang, dan bisa memanfaatkan untuk berbagai kepentingan lainnya seperti persyaratan peralihan hak atas tanah dan banguna maupun perbankan.
Kegiatan Panutan Pembayaran Pajak merupakan sarana bagi wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta public figure untuk meberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat di Gunungkidul dalam membayar PBB. Melalui tindakan konkrit dan contoh langsung diharapkan dapat terbangun kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P-2.
Seluruh petugas atau pengelola PBB P2 tingkat Kabupaten,Kecamatan,Desa dan Dusun diminta agar bekerja secara sungguh-sunguh dengan mengedepankan kedisiplinan dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku serta mampu menjadi contoh dan tauladan dalam pembayaran PBB. Untuk itu pada bulan Februari yang lalu Pemkab Gunungkidul telah melaksanakan sosialisai kepada segenap petugas terutama Desa dalam pengelolaan PBB P-2. Hal tersebut perlu dilaksanakan mengingat dalam pemungutan PBB P2 di lapangan masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi baik menyangkut keberadaan Wajib Pajak maupun data Obyek Pajak nya. Oleh sebab itu agar Camat dan Kades terus melakukan monitoring terutama hasil pungutan PBB yang dikumpulkan oleh petugas pungut sehingga penyetorannya ke Tempat Pembayaran dapat tepat waktu.

By | 2018-02-22T09:23:57+00:00 Kamis, 28 September 2017|Berita, Bidang Pelayanan, Bidang Penetapan|0 Comments

Leave A Comment